Lumpuh dan Belajar Musik Hanya dari Mata, Pria Ini Terpilih Masuk Orkestra

Rahma Lillahi Sativa – detikHealth
Selasa, 27/10/2015 11:01 WIB
Lumpuh dan Belajar Musik Hanya dari Mata, Pria Ini Terpilih Masuk OrkestraFoto: Dailymail
Bristol, Sejak lahir, Bradley Warwick sudah lumpuh total karena cerebral palsy yang dideritanya. Meski kecintaannya pada musik sudah terlihat di bangku sekolah, Bradley nyaris putus asa sebab kondisi fisiknya tak memungkinkan dirinya belajar musik.

Namun semua berubah sejak dua tahun lalu. Oleh sebuah yayasan bernama Open Up Music, Bradley diperkenalkan pada sebuah software khusus yang disebut dengan EyeKeys. Software ini berfungsi memonitor tatapan mata penggunanya dengan sinar inframerah lalu ‘diterjemahkan’ menjadi suatu kegiatan.

Sejak saat itu, Bradley bisa berkomunikasi dan melakukan hal-hal seperti menulis dokumen, membuat powerpoint, mengirim pesan dan bertukar email hanya dengan menatap layar komputer yang telah dipasangkan secara permanen ke kursi rodanya.

Dengan software ini pula, Bradley akhirnya bisa belajar musik. Tinggal ‘menatap’ nada kunci yang ia inginkan, pria berumur 21 tahun ini dapat memainkan sebuah instrumen seperti gitar bass maupun piano.

Kesempatan emas pun diraih Bradley setelah kemampuannya disaksikan oleh sekelompok juri dari Bristol awal tahun ini. Kebetulan mereka tengah mencari talenta untuk ambil bagian dalam sebuah pertunjukan dengan grup orkestra, South West Open Youth Orchestra.

Rencananya kelompok orkestra ini akan jadi yang pertama di Inggris yang menggelar konser dengan melibatkan musisi difabel dari penjuru negeri.

Baca juga: Lumpuh Total Karena ALS, Wanita ini Tulis Biografi dengan Berkedip

Saat audisi, Bradley memutuskan memainkan gitar bass, tentu saja dibantu dengan perangkat EyeGaze miliknya. Tak tahunya para juri pun terkesima dengan kemampuan bermusik Bradley dan memutuskan merekrutnya.

“Saya sangat gembira karena bisa terpilih. Dan saya berharap ini jadi langkah awal untuk berkarir di dunia musik,” kata Bradley seperti dikutip dari Daily Mail, Selasa (27/10/2015).

Bagi Bradley, musik tak hanya membuatnya rileks tetapi juga memberinya kebahagiaan seutuhnya. “Lirik dalam lagu berikut musiknya selalu mengingatkan saya pada orang-orang spesial,” imbuhnya.

Di sisi lain, ia bersyukur kelompok orkestra tersebut memberinya kesempatan untuk tampil bersama musisi lainnya. Dengan begitu, ia bisa bersosialisasi dan bertemu dengan orang-orang baru yang sama-sama mencintai seni musik. Siapa tahu ada yang membantu mewujudkan karirnya nanti.

Baca juga: Penyakit Misterius, Anak Ini Tak Bisa Angkat Tubuh Sendiri dan Lumpuh Total

Sejauh ini teknologi EyeKeys telah berhasil membantu ribuan orang, beberapa di antaranya mengalami cedera tulang belakang dan cerebral palsy seperti Bradley serta mengubah mereka menjadi pribadi yang mandiri meski terhalang keterbatasan fisik.(lll/vit)

Advertisements

Lebih Aman untuk Kesehatan, Produsen Cat Diimbau Pakai Pigmen Warna Organik

Radian Nyi Sukmasari – detikHealth
Kamis, 29/10/2015 14:31 WIB
Lebih Aman untuk Kesehatan, Produsen Cat Diimbau Pakai Pigmen Warna OrganikFoto: thinkstock
Jakarta, Studi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BaliFokus tahun 2014-2015 terhadap 121 sampel cat enamel dekoratif menemukan bahwa 83 persen masih mengandung timbal di atas 90 ppm, konsentrasi timbal maksimal yang diperbolehkan di negara maju. Namun, ditemukan pula bahwa 12 persen dari merek cat yang dianalisis memiliki kandungan timbal di bawah 90 ppm.

Direktur BaliFokus Surya Anaya mengatakan cat tersebut diproduksi dan dijual oleh produsen Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa cat tanpa timbal dapat diproduksi di Indonesia. Selain itu, teknologi, pigmen, dan bahan cat lainnya yang bebas timbal tersedia di Indonesia dengan harga yang terjangkau dan hal ini pastinya layak diterapkan.

“Ada alternatif penggunaan pigmen organik untuk warna cat produksi dalam negeri. Karena kita menemukan ada sampel cat dengan kandungan timbal di bawah 90 ppm. Tapi di samping itu, ditemukan pula salah satu cat konsentrasi di atas 90 ppm, sampai 102.000 ppm,” kata Surya di kantor Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jl Dempo, Kebayoran Baru, Kamis (29/10/2015).

Ia menambahkan, bahan cat sekitar 70 persen memang bahan kimia, termasuk pigmen warna. Namun, pigmen warna tak harus diperoleh melalui timbal, tapi juga zat kimia lain yang berbahan organik. Di Indonesia, lanjut Surya, sudah ada beberapa perusahaan yang menghasilkan pigmen organik dan ditawarkan ke produsen cat.

Sudah pasti, pigmen warna organik yang dicampurkan pada cat tidak berbahaya karena tidak mengandung racun. Hanya saja, pada praktiknya menurut Surya tidak ada komplain atau protes langsung dari konsumen sehingga praktik penggunaan timbal yang dalam kadar berlebih masih dianggap ‘aman-aman’ saja.

Baca juga: 83 Persen Cat Indonesia Tinggi Kandungan Timbal, Anak Berisiko Terpapar

Belum lagi soal regulasi yang dinilai Surya cukup lemah. Memang, dari sisi biaya produksi, pigmen warna organik lebih murah dibandingkan timbal. Tapi, ada beberapa pigmen warna yang memang lebih mahal ketimbang timbal.

“Sangat mungkin menggunakan pigmen organik pada cat karena di Indonesia sudah ada yang bisa mendistribusikan pigmen organik kan. Sayangnya nggak bisa dimanfaatkan dan belum banyak diketahui bahwa ada SNI standar penggunaan timbal selain itu masih kurangnya kesadaran akan bahaya paparan timbal bagi masyarakat, terutama anak,” terang Surya.

Meski demikian, dalam studinya BaliFokus juga menemukan ada perusahaan cat yang cukup besar dan memproduksi cat dengan kandungan timbal di bawah 90 ppm. Kondisi ini menurut Surya bisa membuka peluang jika produk cat buatan anak negeri bisa  diimpor karena mayoritas di negara lain, kandungan cat dengan kadar timbal di atas 90 ppm, ditolak.

Peneliti Ciptakan ‘Granat Mini’ untuk Hancurkan Kanker dari Dalam Tubuh

Rahma Lillahi Sativa – detikHealth
Senin, 02/11/2015 15:06 WIB
Peneliti Ciptakan Granat Mini untuk Hancurkan Kanker dari Dalam TubuhFoto: thinkstock
Manchester, Semakin hari, ilmuwan berupaya mengembangkan metode penyembuhan kanker yang makin minim efek samping. Seperti halnya yang dilakukan peneliti dari Inggris ini.

Sekelompok ilmuwan dari The Nanomedicine Lab, University of Manchester mengembangkan semacam granat mikroskopis yang dapat menghancurkan sel-sel kanker, tanpa perlu mengakibatkan kerusakan pada sel atau jaringan sehat di sekitarnya.

Granat ini sebenarnya berupa liposom, atau gelembung-gelembung lemak kecil yang dapat ‘berkeliaran’ dengan mudah di dalam tubuh. Liposom biasanya memang dapat diisi dengan berbagai bahan atau obat untuk kemudian disebarkan di dalam tubuh.

Baca juga: ‘Rambut Rontok karena Kemo Tidak Seberapa Dibanding Kehilangan Payudara’

Lantas bagaimana memastikan granat itu sampai ke sel kanker yang dimaksud? “Kesulitan yang kami hadapi adalah bagaimana melepaskan mereka ketika sudah sampai target,” kata peneliti, Prof Kostas Kostaleros.

Prof Kostaleros menegaskan itulah mengapa granat buatannya hanya dapat berfungsi jika dipapari oleh panas dalam suhu tertentu. Liposomnya dibuat tahan pecah dalam suhu normal atau 37 derajat Celcius, dan tidak membocorkan molekul obat kanker apapun sampai suhu tertentu.

“Tetapi ketika temperaturnya meningkat jadi 42 derajat Celcius, mereka akan membocorkan isinya. Targetnya, liposom itu akan pecah sendiri sesampainya di jaringan dekat tumor,” urainya seperti dikutip dari BBC, Senin (2/11/2015).

Kendati begitu, timnya masih harus memikirkan bentuk pemanas seperti apa yang pas untuk membantu pelepasan liposom ini, apakah berbentuk koyo atau menggunakan ultrasound maupun metode lain. Dengan begitu, pengidap kanker tinggal menempelkan koyo tersebut di permukaan kulitnya, misalnya, dan liposom yang disuntikkan ke dalam tubuhnya akan bekerja sendiri.

Untuk sementara, peneliti telah mengujicobakan metode ini kepada tikus yang mengidap melanoma atau kanker kulit, dan terbukti berhasil. Menurut Prof Kostaleros, dalam percobaan itu, obat yang dikemas di dalam granat memicu penyerapan obat yang lebih besar ketimbang metode pengobatan lainnya. Hasilnya, usia harapan hidup tikus-tikus tersebut mengalami ‘peningkatan yang cukup signifikan’.

Metode serupa juga tengah diujicobakan pada sejumlah pasien, meskipun hasilnya belum kelihatan.

Baca juga: Hari CML Sedunia, Pemerataan Akses Obat Jadi Harapan Utama
(lll/up)

Cek Kandungan Jarak Jauh dan Pentingnya Kolaborasi Ilmuwan Lintas Bidang

AN Uyung Pramudiarja – detikHealth
Kamis, 12/11/2015 17:29 WIB
Cek Kandungan Jarak Jauh dan Pentingnya Kolaborasi Ilmuwan Lintas BidangFoto: thinkstock
Jakarta, Sederhananya, Tele-Ultrasonografi (Tele-USG) adalah sebuah smart-USG yang terhubung dengan sistem komunikasi. Siapa sangka, teknologi untuk cek kandungan jarak jauh ini lahir dari sebuah kolaborasi para ilmuwan dari lintas bidang.

Salah seorang inventor atau penciptanya, Dr dr Budi Wiweko, SpOG(K) dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mengungkap bahwa perangkat lunak yang dipakai dalam teknologi ini dikerjakan oleh para ilmuwan dari Fakultas Ilmu Komunikasi (Fasilkom) UI.

“Teman-teman peneliti Fasilkom mengembangkan software pendeteksi otomatis janin, FKUI memberikan spesifikasi USG dan melakukan uji coba dari puskesmas,” kata dr Iko, demikian sapaan akrabnya, dalam temu media di Rumpun Ilmu Kesehatan UI, Kamis (12/11/2015).

Baca juga: USG Portabel Dipertimbangkan untuk Deteksi Kanker di Wilayah Terpencil 

Kolaborasi lintas bidang keilmuwan juga melibatkan para peneliti dari Fakultas Hukum UI. Menurut dr Iko, aspek legal atau hukum juga perlu dipersiapkan karena teknologi ini memungkinkan cek kandungan dilakukan tanpa tatap muka antara pasien dengan dokter kandungan.

Sedangkan terkait aspek pembiayaan, para peneliti dari Fakultas Ekonomi UI membuat analisis keuangan. “Aspek pembiayaan sangat penting di era JKN (Jaminan Kesehatan Masyarakat) saat ini,” tambah dr Iko.

Tele-USG merupakan salah satu contoh produk inovasi yang lahir dari penelitian kolaboratif lintas bidang keilmuwan atau trans-disciplinary research collaboration. Inovasi lainnya yang lahir dari penelitian kolaboratif semacam ini adalah implan glaukoma, di mana sebuah perusahaan farmasi turut mendanainya.

Baca juga: Masih Tahap Penelitian, Ongkos Terapi Stem Cell Cukup Ganti Biaya Proses 

Berbagai terobosan dilakukan oleh para ilmuwan agar berbagai penelitian yang telah dilakukan bisa melahirkan produk yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Kolaborasi, baik antar ilmuwan maupun dengan pihak lain termasuk pemerintah dan swasta, adalah sebagian di antaranya.

“Krisis yang kita alami ini kan sebenarnya krisis IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Yang lain-lain itu hanya ikutan,” kata Prof I Gede Wenten, ilmuwan ITB pencipta air purifier untuk bencana asap, yang juga hadir dalam temu media tersebut.

Menkes Berpesan Agar Masyarakat Cerdas Gunakan Obat

Muhamad Reza Sulaiman – detikHealth
Jumat, 13/11/2015 11:03 WIB
Menkes Berpesan Agar Masyarakat Cerdas Gunakan ObatFoto: Thinkstock
Jakarta, Sering kali orang minum antibiotik tanpa resep dokter. Menkes Nila Moeloek pun berpesan agar masyarakat cerdas dalam menggunakan obat.

Menteri Kesehatan Prof Nila Moeloek mencanangkan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat). Ini merupakan pesan bagi masyarakat agar tidak mengonsumsi obat sembarangan.

“Kita inginnya masyarakat menggunakan obat secara rasional ya. Minimal tidak menggunakan antibiotik tanpa resep dokter,” tutur Menkes Nila saat mencanangkan gerakan tersebut sembari membuka Pameran Pembangunan Kesehatan 2015 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Untuk diketahui antibiotik bukanlah pbat dewa yang bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Pada penyakit yang diakibatkan virus, antibotik tidak berpengaruh apa-apa. Perlu diingat, penggunaan antibiotik yang sembarangan bisa menyebabkan resistensi antibiotik.

Baca juga: Ingat! Dalam Keseharian, Antibiotik Bukan Digunakan untuk Mencegah Infeksi

Pada kesempatan yang sama, Menkes juga mencanangkan program dokter layanan primer (DLP). Program ini bekerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kompetensi para dokter yang bekerja di fasilitas primer.

Menristek Dikti, M Nasir yang juga hadir pada kesempatan ini mengatakan kerjasama antara Kemenristek Dikti dengan Kemenkes penting untuk meningkatkan kompetensi dokter layanan primer. Nantinya, dokter-dokter di layanan primer akan mempunyai kompetensi setara dokter spesialis.

“Jadi SKS mirip dengan spesialis, tapi dia bukan spesialis. Jadi dia selevel S2, SKS-nya lebih dari 50,” tutur Nasir, di kesempatan yang sama.

Menkes Nila berharap dokter di pelayanan primer mampu memiliki ciri the Five Stars Doctor, yaitu dokter yang mampu berperan sebagai penyedia pelayanan kesehatan (care provider), pengambil keputusan (decision-maker), komunikator yang baik (communicator), pemimpin masyarakat (community leader), dan pengelola manajemen (manager) diharapkan dapat menyelesaikan 80-90 persen permasalahan kesehatan di layanan primer.

Baca juga: Kemenkes: Dokter Layanan Primer Bisa Perkuat Fasyankes Primer

“Untuk itu pelayanan primer membutuhkan Dokter Layanan Primer, seorang dokter yang ahli di layanan primer untuk menjadi gatekeeper yang handal dan berada di tengah-tengah masyarakat untuk mendukung lahirnya generasi cinta sehat,” pungkasnya.

Pameran Pembangunan Kesehatan berlangsung dari tanggal 13-15 November 2015. Terdapat 150 stand yang terdiri dari eselon I Kementerian Kesehatan, BPOM, BPJS, industri farmasi, industri alat kesehatan, industri obat tradisional, dan lain-lain.(mrs/vit)

MA Menangkan Djan Farid, Romahurmuziy Serukan Perlawanan

Muhammad Iqbal – detikNews
MA Menangkan Djan Farid, Romahurmuziy Serukan PerlawananFoto: Rachman Haryanto
Jakarta – Mahkamah Agung (MA) memutuskan pengurus PPP 2014-2019 yang sah adalah pengurus hasil Muktamar VIII Jakarta di bawah Djan Faridz, bukan Romahurmuziy hasil Muktamar Surabaya. Apa tanggapan Romahurmuziy?

“Dengan adanya putusan ini, maka majelis kasasi perdata MA kami nilai gagal memahami perselisihan parpol yang terjadi di PPP sebagaimana diatur UU 2/2008 jo. 2/2011 tentang parpol,” kata politisi yang akran disapa Romi itu dalam pesan singkat, Kamis (12/11/2015).

Menurutnya, MA sama sekali tak memahami AD/ART PPP yang merupakan hukum tertinggi di PPP. MA nyata-nyata melakukan kehilafan karena membajak kedaulatan tertinggi PPP dengann menyatakan pengesahan sebuah acara serupa Muktamar di Jakarta, namun tanpa pernah meneliti apakah sudah dipenuhi sesuai persyaratan AD/ART PPP.

“(MA) tidak melihat bahwa acara serupa Muktamar di Jakarta tersebut nyata-nyata dilakukan atas tipu-muslihat para pihak yang mengaku sebagai peserta secara tidak sah dan melawan hukum dengan memalsu mandat,” terangnya.

“Karenanya saya umumkan hal ini sebagai awal perlawanan menyeluruh kita atas putusan kasasi MA,” imbuh Romi.

PPP kata Romi, sebagai partai politik yang berdaulat dan nyata-nyata memiliki struktur kepengurusan lengkap yang efektif ke bawah, menyerukan seluruh fungsionaris PPP melakukan perlawanan hukum di seluruh tingkatan dengan melakukan pelaporan pidana serentak atas adanya pemalsuan kehadiran peserta pada acara serupa Muktamar PPP di Jakarta 30 Oktober 2014 – 2 November 2014.

“Menyatakan PK (Peninjauan Kembali) atas putusan dimaksud yang didaftarkan pada kesempatan pertama,” ucap Romi.

Romi menuturkan, keabsahan sebuah kepengurusan parpol tidak ditentukan oleh selembar kertas yang diterbitkan pengadilan yang memihak, namun ditentukan oleh eksistensi seluruh anggota-anggotanya.

Dia juga menyatakan perlawanan sebagai wujud eksistensi pengurus PPP yang sesungguhnya, bukan pengurus jadi-jadian yang hanya dibentuk sesaat ada kepentingan dengan cara penunjukan yang sama sekali tidak dikenal dalam sejarah 43 tahun PPP.

“Perlawanan ini adalah ikrar sampai keadilan ditegakkan. Semoga kebenaran masih ada di bumi Indonesia,” tegas Romi.
(miq/tfq)

Muhammad Iqbal – detikNews
MA Menangkan Djan Farid, Romahurmuziy Serukan PerlawananFoto: Rachman Haryanto
Jakarta – Mahkamah Agung (MA) memutuskan pengurus PPP 2014-2019 yang sah adalah pengurus hasil Muktamar VIII Jakarta di bawah Djan Faridz, bukan Romahurmuziy hasil Muktamar Surabaya. Apa tanggapan Romahurmuziy?

“Dengan adanya putusan ini, maka majelis kasasi perdata MA kami nilai gagal memahami perselisihan parpol yang terjadi di PPP sebagaimana diatur UU 2/2008 jo. 2/2011 tentang parpol,” kata politisi yang akran disapa Romi itu dalam pesan singkat, Kamis (12/11/2015).

Menurutnya, MA sama sekali tak memahami AD/ART PPP yang merupakan hukum tertinggi di PPP. MA nyata-nyata melakukan kehilafan karena membajak kedaulatan tertinggi PPP dengann menyatakan pengesahan sebuah acara serupa Muktamar di Jakarta, namun tanpa pernah meneliti apakah sudah dipenuhi sesuai persyaratan AD/ART PPP.

“(MA) tidak melihat bahwa acara serupa Muktamar di Jakarta tersebut nyata-nyata dilakukan atas tipu-muslihat para pihak yang mengaku sebagai peserta secara tidak sah dan melawan hukum dengan memalsu mandat,” terangnya.

“Karenanya saya umumkan hal ini sebagai awal perlawanan menyeluruh kita atas putusan kasasi MA,” imbuh Romi.

PPP kata Romi, sebagai partai politik yang berdaulat dan nyata-nyata memiliki struktur kepengurusan lengkap yang efektif ke bawah, menyerukan seluruh fungsionaris PPP melakukan perlawanan hukum di seluruh tingkatan dengan melakukan pelaporan pidana serentak atas adanya pemalsuan kehadiran peserta pada acara serupa Muktamar PPP di Jakarta 30 Oktober 2014 – 2 November 2014.

“Menyatakan PK (Peninjauan Kembali) atas putusan dimaksud yang didaftarkan pada kesempatan pertama,” ucap Romi.

Romi menuturkan, keabsahan sebuah kepengurusan parpol tidak ditentukan oleh selembar kertas yang diterbitkan pengadilan yang memihak, namun ditentukan oleh eksistensi seluruh anggota-anggotanya.

Dia juga menyatakan perlawanan sebagai wujud eksistensi pengurus PPP yang sesungguhnya, bukan pengurus jadi-jadian yang hanya dibentuk sesaat ada kepentingan dengan cara penunjukan yang sama sekali tidak dikenal dalam sejarah 43 tahun PPP.

“Perlawanan ini adalah ikrar sampai keadilan ditegakkan. Semoga kebenaran masih ada di bumi Indonesia,” tegas Romi.
(miq/tfq)

KIH Ganti Nama, Untuk Akomodasi PAN?

Bagus Prihantoro Nugroho – detikNews
KIH Ganti Nama, Untuk Akomodasi PAN?Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta – Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla dan pimpinan parpol koalisi berkumpul di Istana tadi malam. Salah satu poin yang disepakati adalah mengganti nama Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Apakah untuk mengakomodasi PAN?

“Konstelasi politik nasional dan konsolidasi KIH yang dalam rapat tadi disepakati diubah namanya menjadi Partai-Partai Pendukung Pemerintah,” ujar Ketum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy (Romy) lewat keterangan tertulis usai pertemuan, Kamis malam (12/11/2015).

KIH memang tak dideklarasikan sejak awal seperti Koalisi Merah Putih (KMP). Sementara itu PAN yang anggota KMP, kini menjadi pendukung pemerintah.

Saat mendeklarasikan diri untuk mendukung pemerintah, PAN juga mengaku tak keluar dari KMP dan masuk KIH. PAN seolah ‘galau’ untuk menunjukkan sikap politik.

“Dikarenakan keputusan PAN untuk bergabung dengan pemerintah, jumlah kursi KMP di DPR berkurang secara signifikan dan jumlah kursi KIH bertambah menjadi 45,7 persen atau menjadi mayoritas,” kata Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dalam acara silaturahim kementerian di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu malam (11/11).

Dengan mengganti nama menjadi Partai-partai Pendukung Pemerintah, berarti PAN sudah terakomodasi. Meski demikian PAN tak ikut dalam pertemuan di Istana tadi malam.

“Kami hormati saja pertemuan mereka. Tapi prinsipnya selama ini PAN dengan partai mana pun, kalau diundang akan hadir. Kalau enggak diundang ya nggak apa,” ucap Ketua DPP PAN Yandri Susanto saat dikonfirmasi.
(bag/tfq)

Korban Salah Tangkap Diganti Rp 1 Juta, Ahli: Jangan Hambat Revisi PP 27

Andi Saputra – detikNews
Korban Salah Tangkap Diganti Rp 1 Juta, Ahli: Jangan Hambat Revisi PP 27Joko Widodo (agung/detikcom)

Jakarta – Korban salah tangkap/peradilan sesat hanya diberi ganti rugi Rp 5 ribu dan maksimal Rp 1 juta. Presiden Joko Widodo terketuk nuraninya dan akan mengubah regulasi yang telah berumur lebih dari 3 dekade itu.

Turunnya izin prakarsa atau izin persetujuan Presiden bagi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) untuk menyusun Perubahan PP 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP merupakan sebuah sinyal positif bagi upaya mengarahkan politik legislasi di Indonesia agar senantiasa berparadigma perlindungan, kemajuan dan pemenuhan HAM bagi rakyat.

“Mengingat sudah bukan rahasia lagi selama ini usulan perubahan dari masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap melanggar HAM dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat seringkali dinomorduakan dibandingkan usulan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik atau perekonomian yang cepat diproses pembahasannya,” kata ahli perundang-undangan Dr Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Jumat (13/11/2015).

Untuk itu, sikap cepat Presiden ini adalah sinyal positif bagi perubahan paradigma politik legislasi di Indonesia. Terutama dalam mengubah aturan-aturan yang selama ini masih seringkali merugikan dan kurang berpihak terhadap masyarakat pencari keadilan.

Perubahan ini harus didukung semua pembantu Presiden Joko Widodo, baik itu Kementerian Sekretariat Negara, Kemenkum HAM, Kementerian Keuangan, Kepolisian dan Kejaksaan.

“Dalam rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) nantinya Kementerian keuangan harus mencari formula tentang besaran minimal dan maksimal ganti rugi yang layak bagi para korban salah tangkap/peradilan sesat yang sesuai dengan nilai ekonomi saat ini dan antisipasinya untuk beberapa puluh tahun ke depan,” ujar Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

Selain itu Kementerian Keuangan harus menciptakan mekanisme pembayaran ganti rugi yang cepat dan tidak berbelit-belit. Sebab, kelemahan PP 27/1983 selain mengenai besaran ganti rugi yang tidak layak juga mengenai prosedur pembayarannya yang berbelit-belit dan memakan waktu lama.
“Sebaliknya bagi lembaga penegak hukum juga harus mendukung penuh perubahan PP 27/1983 dan haruslah dianggap seperti halnya vitamin yang akan menyehatkan tubuh aparatur penegak hukum,” papar Bayu.

Dalam Pasal 9 ayat 1 disebutkan korban peradilan sesat diberi ganti rugi minimal Rp 5 ribu dan maksimal Rp 1 juta. Jika korban mengalami cacat atau meninggal dunia, maka negara cukup mengganti maksimal Rp 3 juta. PP ini ditandatangani pada 31 Desember 1983 oleh Presiden Soeharto. Tiga dekade ‘pasal suci’ itu kini akan direvolusi dalam hitungan hari.

“Sebagai catatan, segala upaya untuk menghambat perubahan PP 27/1983 oleh pihak mana pun akan merugikan pihak yang berusaha menghambat tersebut dikarenakan rakyat akan memberikan perhatian penuh terhadap proses pembahasan yang akan berlangsung terbuka ini, sehingga rakyat akan mengetahui siapakah yang berusaha menghambat dan tentunya akan merugikan citra pihak yang berusaha menghambat tersebut,” pungkas Bayu.
(asp/fdn)

Komisi II Minta KPU Antisipasi Rendahnya Partisipasi di Pilkada Serentak

a317aefc-3cdc-4e38-b0cf-61167b111cc1_169

Jakarta – Presiden Joko Widodo dalam Rakernas Pemantapan Pilkada Serentak pagi tadi, menyinggung Pilkada di 269 daerah yang berlangsung sepi tanpa keriuhan. Padahal, kurang dari sebulan, tepatnya 9 Desember pesta demokrasi itu akan digelar.

Anggota komisi II DPR Yandri Susanto menyoroti sosialisasi yang minim dari penyelenggara pemilu, maupun pemerintah daerah. Dia mengkhawatirkan hal itu bisa berimbas pada rendahnya partisipasi memilih masyarakat.

“Itu PR untuk pasangan calon, KPU, dan Bawaslu sosialisasikan jangan sampai 9 Desember banyak masyarakat tidak tahu ada Pilkada. Akhirnya golput atau tingkat partisipasi memilih rendah. Itu mungkin warning dari Presiden yang harus diantisipasi KPU, Bawaslu dan pasangan calon,” kata Yandri kepada detikcom, Kamis (12/11/2015).

Menurut Yandri, geliat Pilkada di 269 daerah tak terlihat salah satunya disebabkan peraturan dalam UU 8 tahun 2015 tentang Pilkada dan Peraturan KPU yang membatasi alat peraga kampanye, rapat umum kampanye dan lainnya.

“Memang inti dari implementasi UU itu tidak ada hingar bingar, pasangan calon yang punya dana berlebihan seenaknya pasang spanduk,” ujarnya.

Politisi PAN itu sudah berkeliling ke beberapa daerah mengikuti kampanye Pilkada pasangan calon yang diusung PAN. Geliat pesta demokrasi memang tak seramai sebelum aturan soal Pilkada direvisi.

“Mumpung masih ada waktu, menurut saya KPU, Panwaslu, atau pemangku kepentingan lain camat, lurah, kepala desa, mesti manfaatkan sisa waktu yang ada untuk sosialisasikan ke masyarakat,” imbaunya.

“PAN sudah lakukan itu tiap hari dengan temu kader dan apel siaga mengundang kader, tokoh masyarakat untuk sosialisasikan pasangan calon. Kalau semua parpol melakukan sosialisasi, saya yakin 9 Desember masyarakat akan hadir di TPS,” imbuh politisi asal Banten itu.

(bal/erd)

Kemenkum Kerja Maraton Revisi PP Ganti Rugi Rp 1 Juta Korban Salah Tangkap

af882f86-f96b-4b45-87e2-8950849786b3_916

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) kerja maraton menyelesaikan revisi peraturan ganti rugi Rp 1 juta korban salah tangkap/peradilan sesat. Sebab karena selain tidak senafas dengan HAM, aturan ini juga dinilai sudah kedaluwarsa karena sudah berusia 32 tahun lebih.

Kerja maraton ini digelar setelah turun perintah Presiden Joko Widodo untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP ini.

“Tahapan setelah turunnya izin prakarsa ini adalah secepatnya Kementerian hukum dan HAM akan mengadakan rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) meliputi Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung,” kata Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP), Prof Dr Widodo Ekatjahjana kepada wartawan, Kamis (12/11/2015).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dalam Pasal 9 ayat 1 disebutkan korban peradilan sesat diberi ganti rugi minimal Rp 5 ribu dan maksimal Rp 1 juta. Jika korban mengalami cacat atau meninggal dunia, maka negara cukup mengganti maksimal Rp 3 juta. PP ini ditandatangani pada 31 Desember 1983.

“Jika pembahasan di PAK selesai maka hasil PAK akan diserahkan kepada Presiden RI untuk disahkan,” ujar mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

Selain masalah nominal, mekanisme pembayaran juga menjadi perhatian serius. Sebab dengan aturan lama itu, jika korban salah tangkap/peradilan sesat mendapat ganti rugi, maka dia harus menunggu satu tahun APBN lewat kas bendahara negara yang akan disalurkan lewat pengadilan. Padahal, kebutuhan perut dan biaya hidup tidak bisa menunggu satu tahun.

“Diharapkan dengan kesadaran bersama untuk memberikan perlindungan HAM bagi masyarakat sebagaimana amanat UUD 1945, maka tanggal 10 Desember saat Peringatan Hari HAM Internasional, perubahan PP 27/1983 ini dapat diundangkan,” ucap Widodo berjanji.
(asp/van)